GURITA CIKEAS
Judul Buku : George Junus Aditjondro Vis a Vis Gurita Cikeas
Penulis : Komunitas Tanah Air
Editor : S.G. Artha
Penerbit : Tanah Air, Jogjakarta
Cetakan : Pertama, Januari 2010
Tebal : xvi + 174 halaman
SEJAK diperkenalkan Galang Press pada acara
pre-launching (23/12/2009) di Jogjakarta, buku Membongkar Gurita Cikeas (MGC),
Di Balik Skandal Bank Century yang ditulis George Junus Aditjondro (GJA)
menimbulkan kontroversi.
Kehadiran buku MGC yang sebagian besar menyingkap
skandal korupsi atau ''perampokan'' Bank Century dan keterlibatan
yayasan-yayasan Cikeas binaan SBY seakan menjadi momok yang menakutkan.
Ketakutan tersebut tecermin dari reaksi keras pemerintah yang menilai buku
tersebut berisi pelanggaran terhadap SARA, pencemaran nama baik, hingga
berakhir pada pelarangan buku. Kita pun bertanya, apa jadinya kalau sebuah buku
dibakar, dilarang beredar, dan penulisnya ''dihukum''? Apa bedanya dengan zaman
Orde Baru yang membungkam dan melarang buku, yang sudah dikecam habis-habisan
oleh gerakan reformasi? Apa bedanya dengan rezim antidemokrasi yang mengadili
seorang penulis?
Berlatar belakang pertanyaan itulah, Komunitas Tanah Air
ikut andil dalam menanggapi buku kontroversial yang saat ini sudah ditarik dari
pasaran itu. Yakni, menerbitkan buku George Junus Aditjondro Vis a Vis Gurita
Cikeas. Komunitas Tanah Air adalah komunitas yang sebagian besar anggotanya
merupakan mantan aktivis '98 yang merasakan pahit-getir perjuangan melawan
rezim Orde Baru hingga melahirkan reformasi. Mereka juga anak muda NU di
Jogjakarta yang concern untuk mempertemukan antara ide-ide ke-NU-an/pesantren
dengan ide-ide marhaenisme, ide-ide sosial-ekonomi, dan kerakyatan. Di bawah
kepemimpinan Nur Khalik Ridwan, komunitas itu terus berada di barisan terdepan
dalam mengontrol bangsa, menentang praktik KKN, dan ketimpangan sosial-ekonomi.
Hingga kini, atau lebih tepatnya hingga buku ini terbit,
belum ada buku atau kajian yang coba merespons terbitnya MGC secara serius.
Hanya, saat buku ini memasuki naik cetak, telah muncul dua buku lain yang
menanggapi buku yang ditulis GJA tersebut. Yaitu, buku Hanya Fitnah dan Cari
Sensasi, George Revisi Buku (ditulis Setiardi Negara, Jakarta) dan Cikeas
Menjawab (ditulis Garda Maheswara, Jogjakarta). Meski demikian, nada dua buku
tersebut tampak terkesan reaktif dan bukan mengapresiasi secara kritis (hlm.
vi-vii).
Berbeda dengan dua buku di atas, buku George Junus
Aditjondro Vis a Vis Gurita Cikeas memiliki model dan cara pandang yang berbeda
sama sekali. “Kami menulis buku karena ingin menyikapi buku. Bagi kami,
membakar dan melarang buku adalah pekerjaan yang menunjukkan belum menjadi
manusia yang beradab, yang akan semakin memperlama penemuan tentang arti
menjadi Indonesia yang berwawasan luas, dan tegak berdiri secara terhormat di
mata dunia, semakin tergerus mundur. Kami belajar dari masa lalu, bahwa
pelarangan dan pembakaran buku tidak bisa melarang dan menghentikan gagasan”
(hlm. 11-12).
Namun demikian, Komunitas Tanah Air juga tidak setuju
dengan upaya kelompok-kelompok yang disebut dalam buku (termasuk para
pendukungnya) melarang, apalagi memberedel, dan menyebutnya buku itu sebagai
sampah. Penyebutan sampah muncul karena dilatarbelakangi ketidakpahaman pihak yang
menanggapi. Arianto Sangaji mengungkapkan, banyak di antara komentator Gurita
Cikeas terjebak debat kusir karena tidak memahami teori ''jejaring korupsi''
yang mendasari buku MGC.
Salah satu solusi yang ditawarkan para mantan aktivis
'98 dalam buku ini adalah mendorong bangsa Indonesia untuk bersikap bijak,
yakni menghidupkan iklim adu argumentasi yang profesional, buku dibalas buku,
penelitian hendaknya juga dibalas penelitian, bukan malah diintimidasi dengan
segala bentuknya. Bagi mantan aktivis '98 itu, menulis buku adalah kegiatan
manusiawi dan kegiatan membangun peradaban. Banyak peradaban yang dapat
berkembang dan jaya karena menghargai buku, mencetak buku-buku, dan membuat
iklim yang baik agar perdebatan dan diskursus dalam sebuah buku dan wilayah
sosial bisa berkembang. Fungsi buku ialah dibaca, baik untuk memperkaya
perspektif maupun memperdalam kritik.
Lihatlah founding father's Indonesia: Soekarno, Hatta,
Tan Malaka, Sjahrir, Wahid Hasyim, dan banyak lagi yang berbeda dari segi
ideologi. Mereka membaca semua buku dari berbagai referensi, dan juga
menuangkan pikiran-pikirannya dalam bentuk buku. Tradisi seperti itulah yang
tidak lagi kita temukan pada pemimpin-pemimpin bangsa ini, belakangan.
Jangankan membaca dan menulis buku, pemimpin kita justru sibuk memberedel buku.
Seorang pemimpin yang baik mestinya memberikan teladan
dalam menyikapi suatu masalah. Pelarangan buku adalah tindakan fatal karena
buku perlu dibaca sebagai informasi dan pendidikan. Lekra saja Tidak Membakar
Buku, kata Muhiddin M. Dahlan. Dalam hal ini, pemimpin memiliki tanggung jawab
kepada masyarakat untuk memberikan teladan agar menyikapi buku dengan tidak
membakar buku; dan rakyat memiliki kewajiban dan hak untuk mengoreksi sebuah
kepemimpinan dan pemimpin suatu zaman, agar roda bangsa berjalan lebih bersih,
sebagaimana dicita-citakan era reformasi.
Buku Membongkar Gurita Cikeas kiranya termasuk salah
satu koreksi terhadap kepemimpinan SBY periode kedua ini. Sebagaimana
diungkapkan peneliti ICW Febri Diansyah, buku yang ditulis GJA itu menjadi
penting sebagai warning terhadap bangsa ini agar jangan sampai apa yang terjadi
di zaman Orba kembali terulang di zaman reformasi. Bahkan, Ray Rangkuti,
direktur eksekutif Lingkar Madani Indonesia, berharap agar KPU harus
menindaklanjuti data-data yang diungkap GJA dalam bukunya itu. Lalu, kenapa
buku tersebut dilarang? Siapa yang tiran sebaliknya?
0 komentar:
Posting Komentar